Advokasi Sastra dalam Masyarakat Multikultural

ADMIN SASTRAMEDIA 5/28/2019
oleh Fadlillah Malin Sutan


Advokasi sesungguhnya lebih banyak dilakukan organisasi non-pemerintah (ONP), di samping ada juga dalam dunia hukum. Namun, kedua bidang ini berbeda, ONP di ambil dari bahasa Inggris, sedangkan dunia hukum bereferensi kepada bahasa Belanda. Di dunia hukum, advocaat (bahasa Belanda) berarti ‘pengacara hukum atau pembela’, itu saja. Tetapi advocate dalam bahasa Inggris, di dunia ONP, berarti ‘menganjurkan, memajukan’ (to promote), ‘menyokong atau mempelopori melakukan “pengubahan” secara terorganisasi dan sistematis’.


Adapun di dunia sastra sejauh ini, belum ditemukan pengertian advokasi sastra (untuk pembicaraan tentang advokasi sastra ini, terima kasih kepada Bung Edi Utama), baik dalam kamus, maupun daftar peristilahan. Seandainya pun ada, agaknya istilah advokasi sastra, akan berdasarkan kepada pengertian dari dunia organisasi non-pemerintah. Dengan demikian, advokasi sastra yang dimaksud di sini agaknya lebih merupakan suatu usaha sistematis dan terorganisir secara bertahap untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik (Fakih, 2005). Dengan kata lain, advokasi sastra mempersoalkan hal-hal yang berada di balik suatu kebijakan, mencurigai adanya bibit ketidakadilan yang tersembunyi di balik suatu kebijakan resmi.


Sederhananya, advokasi sastra adalah sebuah seni berpolitik memperjuangkan hajat hidup kesusastraan. Advokasi (Setiawan, Kompas, 17 April 2004) pada bahasa sederhananya merupakan program kerja terorganisir yang menuntut pengubahan norma, nilai, struktur, dan kelembagaan yang telah menyebabkan ketidakadilan dan penindasan.

Namun, tentu akan menimbulkan pertanyaan mengapa perlu ada advokasi sastra, ada apa dengan sastra sehingga ia perlu diadvokasi? Apakah sastra termasuk sesuatu yang lemah, miskin, terbelakang, dan tertindas atau menjadi korban sebuah kebijakan dan ketidakadilan, karena advokasi adalah suatu cara non-kekerasan untuk melawan penguasa yang menindas. Secara umum, inilah yang dilakukan oleh kawan-kawan dari organisasi nonpemerintah untuk melawan pemerintah atau penguasa yang memberikan kebijakan publik yang tidak adil. Sedangkan tujuan advokasi adalah untuk mengubah kebijakan publik yang menidas. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan di sini, apakah sastra sekarang ditindas oleh pemerintah (penguasa) dengan kebijakan publik yang tidak adil?


Bila terjadi penindasan terhadap dunia sastra oleh pemerintah atau penguasa, ada empat aspek yang ditindas: pertama, karya; kedua, pengarang; ketiga, kritikus; keempat, pencinta atau pembaca karya sastra. Bentuk penindasan terhadap karya biasanya terjadi pelarangan atau pembakaran karya sastra. Selain itu adalah dipenjarakan atau dijatuhi hukuman mati terhadap pengarang. Selain pengarang, kritikus pun ikut tertindas, seperti dipenjarakan atau dihukum mati. Sementara pembaca bisa dilarang membaca, dipenjarakan, atau dijatuhi hukuman mati bila membaca, menyimpan, menyebarkan, serta melindungi pengarang atau karya sastra.


Barangkali mungkin dalam buku sejarah sastra akan dapat ditemukan daftar karya-karya yang terlarang, bahkan mungkin pernah dibakar, daftar nama pengarang yang yang tidak boleh menulis, daftar pengarang yang dipenjara, sejarah kritikus yang diadili dan dijatuhi hukuman, serta sejarah rakyat yang ditangkap karena membaca, memiliki, atau menyebarkan buku-buku sastra yang terlarang. Sesungguhnya ini melanggar hak asasi manusia untuk bebas berpendapat, bebas berapresiasi, mengkritisi, dan membaca karya sastra.

Penindasan terjadi dalam bentuk konflik vertikal, tetapi penindasan juga dapat terjadi dalam bentuk konflik horizontal.

Misalnya, terjadi konflik antara beberapa komunitas sastra, terjadi kecemburuan sosial, dan ketidakadilan sosial antarkomunitas. Barangkali kerena ada komunitas yang menguasai alat produksi, sementara yang tidak menguasai alat produksi merasa tidak diperlakukan dengan adil. Di samping itu juga terjadi konflik mazhab, aliran, atau ideologi. Konflik horizontal terjadi juga antara kelompok sastrawan dengan kelompok kritikus dan kelompok sastrawan dengan masyarakat pembaca. Masing-masing memaksakan kehendaknya satu sama lain sehingga terjadi kekerasan, karena masing-masing merasa punya hak terhadap orang lain dan mendiktenya. Ketika konflik horizontal ini sudah sampai kepada saling fitnah, penghinaan, carut-marut, dan kekerasan, sesungguhnya kondisi ini dapat dikatakan tidak sehat lagi. Semakin tidak sehat pemaksaan kehendak ini saat mulai mempergunakan dimensi vertikal (penguasa/pemerintah).


Konflik memang pakaian dalam kehidupan, kehadirannya adalah sesuatu yang tidak terelakkan, hanya dibutuhkan adalah bagaimana sikap yang bijak untuk menghadapinya, yakni sikap tidak memaksaan kehendak satu sama lain. Dengan demikian, advokasi baru dibutuhkan bila konflik sudah masuk kepada wilayah saling memaksakan kehendak; dengan memfitnah, penghinaan, carutmarut, kekerasan, atau penindasan, penganiayaan, pembakaran, pembunuhan karakter, penjara dll.


Sulitnya, advokasi dilakukan adalah ketika sekelompok sastrawan memaksakan suatu aturan moral kepada selapisan rakyat, sedangkan selapisan rakyat tersebut menolaknya. Dalam hal ini, apakah kita akan mengadvokasi selapisan rakyat atau sekelompok sastrawan, karena sastrawan bisa jadi rezim juga, sedangkan rakyat pun bisa pula rezim bentuk lain. Padahal dalam setiap advokasi yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah adalah rakyat justru dijadikan subjek untuk diadvokasi.


Adapun masyarakat sastra sekarang sudah menjadi masyarakat sastra multikultural, karena ketika karya sastra sudah berada di khalayak ramai, maka karya sastra ditentukan nasibnya oleh khalayak ramai yang multikultur. Sementara, khalayak ramai adalah khalayak multikultural dan bahkan sudah merupakan khalayak yang terdidik dan berilmu pengetahuan. Dalam khalayak ramai yang multikultur ini tidak memungkinkan lagi untuk monokultur yang hegemoni. Dengan demikian, kultur yang diperlukan adalah kultur demokrasi. Namun, hal ini sangat ditentang oleh sebagian golongan yang menganut kultur otokrasi atau mono-kultur. Hanya sangat disayangkan bila menuduh kultur demokrat dan masyarakat multikultur yang menawarkan kesantunan sebagai kekeliruan akademis dan membunuh karya sastra.


Dalam masyarakat multikultur akan selalu “ada kehendak untuk berkuasa” terhadap makna sastra. Di lain pihak, karya sastra sepertinya ditentukan oleh kekuasaan terhadap makna. Ketika makna karya sastra dikuasai oleh pemerintah (ini adalah kekuasaan vertikal-otoriter), karya sastra yang tidak sesuai dengan makna pemerintah akan dipinggirkan atau ditindas, barangkali sebagaimana zaman Balai Pustaka. Adakalanya makna dikuasai oleh partai (politik sebagai panglima-otoriter) atau makna dikuasai oleh pengarang seperti zaman Pujangga Baru. Sebagai contoh, pada zaman Chairil Anwar sampai kritik Rawamangun atau Ganzheit dikuasai oleh H. B. Jassin serta para kritikus akademis dan kritikus kreatif. Sementara, pada masa kini, sepertinya, “kuasa makna” terhadap karya sastra tidak lagi berada di tangan pemerintah, partai, pengarang, maupun kritikus, tetapi di tangan masyarakat kesusastraan multikultur (ini oleh sebagian pihak dikatakan sebagai kekeliruan akademis dan dilegitimasi sebagai pembunuh sastra).


Akan tetapi, pemerintah, partai (sekarang mungkin jaringan komunitas), sebagian pengarang, dan sebagian kritikus sepertinya tetap tidak rela kekuasaan terhadap makna karya sastra lepas dari tangan mereka (monosemi atau otoriterian) kepada masyarakat yang demokrat, egaliter, majemuk, dan multikultural (polisemi atau ambigu). Maka, yang terjadi adalah perebutan dengan pemaksaan kekuasaan terhadap makna sastra. Jelas saja terjadi tabrakan terhadap “kehendak untuk berkuasa” (cf; Nietzche) terhadap makna.


Ketunggalan makna (monosemi barangkali juga kehendak untuk “kemanunggalan”, “persatuan dan kesatuan”, dan “persatean”) adalah kekuasaan makna (otoritarian) yang menafikan makna orang lain dan tidak ada penghargaan terhadap makna yang lain, “the other”. Sementara itu, kemajemukan (ambigu, taksa, dan keberagaman) merupakan kekuasaan makna (demokrat) yang menghargai makna orang lain (multikultural), makna multitafsir, dan perbedaan. Masing-masing mempunyai tempat, pengarang punya makna sendiri (disilakan) dan masyarakat punya makna sendiri (disilakan), tetapi tidak saling memaksakan kehendak satu sama lain dan mengatakan maknanyalah yang berkuasa dan paling benar. Akan tetapi, masyarakat sastra juga bisa berbalik menjadi otortarian bila terjadi makna dominan yang menghegemoni.


Paparan seperti ini oleh sebagian pihak dikatakan (dengan logikanya sendiri) zalim, kekeliruan akademis, membunuh sastra, dan lain sebagainya. Jika pembaca bersikeras menilai seperti itu, silakan. Di bumi, sastra dengan segala kurenanya, apa pun, berhak hidup, sebab, sastra kalian untuk kalian serta masyarakat kalian, sastra kami untuk kami serta masyarakat kami; bebas, dengan dialektika konfliknya. Tidak ada jalan lain hanya dengan saling menghormati, sebab sastra ditulis berbeda-beda supaya untuk saling mengenal. Namun, yang penting tidaklah saling memaksakan kehendak.****



Simpang Tui, Kuranji, 2014.


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »