Hilang Jatidiri Demi Investasi

ADMIN SASTRAMEDIA 5/30/2019
oleh Dindin Samsudin

Kami Putra dan Putri Indonesia Menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia. Ya, para pembaca pasti ingat kalimat tadi merupakan petikan ikrar terakhir dari tekad yang disuarakan oleh putra dan putri Indonesia melalui sebuah sumpah yang dikenal dengan “Sumpah Pemuda” pada 28 Oktober 1928. Peristiwa tersebut adalah sebuah peristiwa monumental yang membangkitkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan.

Sudah 87 tahun putra dan putri Indonesia membulatkan tekad dan bersumpah untuk menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. “Junjung” memiliki pengertian 1 ‘membawa di atas kepala’; 2 ‘menurut’, ‘menaati’; ‘menghormati’ (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Berdasarkan pengertian tadi, “menjunjung bahasa persatuan” dapat dimaknakan ‘menghormati bahasa persatuan, bahasa Indonesia, dengan cara menempatkan di atas bahasa lain’. Dengan perkataan lain, sejak 87 tahun yang lalu pendahulu bangsa ini sudah memiliki tekad untuk memartabatkan bahasa Indonesia sebagai jatidiri bangsa.

Langkah nyata pemertabatan bahasa Indonesia yang dilakukan pemerintah sebenarnya mulai tampak ketika diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 (UU No. 24/2009) tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberlakukan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 12/2013 (Permen Nakertrans No. 12/2013) mengenai syarat memiliki kemampuan berbahasa Indonesia untuktenaga kerja asing (TKA). Kedua aturan tersebut sebenarnya merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintah dalam memartabatkan bahasa Indonesia.

Sayangnya, semangat pemartabatan bahasa Indonesia tadi justru musnah ketika Presiden Jokowi meminta agar syarat memiliki kemampuan berbahasa Indonesia untuk pekerja asing dihapus dengan dalih peningkatan iklim investasi di Indonesia. Langkah Presiden Jokowi tadi jelas merupakan sebuah blunder dari gerakan revolusi mental yang dicanangkannya. Sejalan dengan gerakan revolusi mental, idealnya Jokowi mencanangkan gerakan revolusi mental bidang kebahasaan untuk memartabatkan bahasa Indonesia. Hal tersebut perlu dilakukan karena tidak dapat dimungkiri bahwa hingga 87 tahun ini kedudukan bahasa Indonesia tidak semakin kuat, malah semakin memprihatinkan. Banyaknya pemakaian istilah, papan nama, dan papan petunjuk di ruang publik dengan mengutamakan bahasa asing adalah bukti nyata.

Belum ada penelitian dan data akurat yang mengungkapkan bahwa syarat memiliki kemampuan berbahasa Indonesia bagi TKA yang akan bekerja di Indonesia adalah penghambat investasi di Indonesia. Selain itu, investasi di Indonesia pun belum tentu terdongkrak dengan penghapusan syarat kemampuan berbahasa Indonesia untuk pekerja asing. Hal yang pasti justru bangsa ini sudah kehilangan jatidiri. Persyaratan memiliki kemampuan berbahasa Indonesia untuk pekerja asing yang datang ke Indonesia adalah upaya menunjukkan jatidiri bangsa Indonesia karena bahasa adalah jatidiri bangsa. Ketika bangsa kita yang akan bekerja di negara asing dituntut untuk menguasai bahasa mereka, mengapa kita tidak percaya diri untuk melakukan hal yang sama ketika orang asing akan bekerja di negara kita? Kita harus tunjukkan pada dunia bahwa kita adalah bangsa yang besar, punya harga diri, dan punya jatidiri.

Di sisi lain, langkah Jokowi ini justru dapat memicu permasalahan lain. Peniadaan keharusan penguasaan bahasa Indonesia bagi pekerja asing dapat mempermudah masuknya TKA ke Indonesia. Dampaknya akan mempersempit peluang tenaga kerja lokal untuk mendapatkan pekerjaan sehingga semakin bertambahnya pengangguran. Secara praktis, kita yang berhubungan secara langsung dengan TKA—yang berprofesi sebagai dokter atau perawat, misalnya—akan kesulitan melakukan komunikasi yang benar sehingga dapat saja mendapat pelayanan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dan berpeluang besar menimbulkan malapraktik. Belum lagi dengan profesi TKA lain seperti guru, dosen, dan pengacara tentu akan menimbulkan masalah yang sama. Rasanya, apabila masyarakat kita yang menyesuaikan diri dengan harus menguasai bahasa dari TKA yang bersangkutan tentu akan semakin kehilangan harga dirilah kita.

Sebagai bangsa yang besar, kita tentu berharap bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa resmi internasional. Awal Desember 2015, ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dimulai, kemungkinan besar warga ASEAN akan berduyun-duyun bekerja, belajar, dan bekerja sama di Indonesia. Permen Nakertrans No. 12/2013 sebenarnya merupakan modal besar untuk menuju harapan yang membanggakan tadi. Namun, bagaimana bisa bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional jika Presiden RI sendiri menghapuskan syarat penguasaan bahasa Indonesia bagi para TKA yang akan bekerja di Indonesia?

Penghapusan persyaratan kemampuan bahasa Indonesia bagi TKA oleh Presiden Jokowi jelas merupakan langkah mundur bagi Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang banyak dipelajari oleh warga ASEAN, Eropa, Australia, dan Amerika Serikat. Dalam Seminar Internasional Politik Bahasa di Universitas Muhammadiyah Malang, terungkap bahwa bahasa nasional kita sudah dipelajari oleh 96 negara di dunia. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pun dalam suatu kesempatan pernah mengemukakan bahwa hingga kini sudah ada 45 tempat pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri. Berdasarkan data tersebut, rasanya sangat ironis ketika bangsa lain sudah mulai “menghargai” bahasa Indonesia, justru bahasa Indonesia tak dihargai oleh bangsanya sendiri. Padahal, jika melihat data tadi, rasanya bahasa Indonesia sangat memungkinkan untuk menjadi bahasa resmi internasional ke-7 setelah bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, bahasa Rusia, dan bahasa Perancis.

Ingat, bahasa Indonesia sudah diperjuangkan dengan susah payah oleh para pendahulu kita sebagai media perjuangan untuk mempersatukan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Kebijakan pemerintah yang menghilangkan syarat penguasaan bahasa Indonesia bagi TKA dalam rangka mempermudah masuknya para investor sudah melupakan perjuangan anak bangsa di masa lalu. Selain itu, kebijakan tersebut sudah bertentangan dengan UU No. 24/2009. Dalam Pasal 33 tertulis (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. (2) Pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji ulang penerapan Permenaker No. 16/2015 sebagai pengganti Permen Nakertrans No. 12/2013 karena selain sudah melupakan jasa perjuangan anak bangsa, juga jelas-jelas sudah melanggar undang-undang.

Kita tahu, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Jika pengelolaan terhadap sumber daya alam (SDA) dilakukan secara benar, sesungguhnya Indonesia tidak perlu terlalu bergantung kepada investor asing yang kerap malah mengeruk SDA Indonesia. Jika negara-negara ASEAN dan lainnya, pun para investor, benar-benar tertarik berinvestasi di Indonesia, penulis yakin apa pun persyaratannya pasti akan mereka penuhi. Jadi, penghapusan syarat mampu berbahasa Indonesia bagi TKA bukan solusi yang cerdas untuk mendongkrak investasi.

Sekali lagi, bahasa Indonesia adalah jatidiri bangsa Indonesia. Sudah seyogianya semua elemen bangsa mendukung bahasa Indonesia berdaulat di negaranya sendiri dan tidak membiarkan bangsa ini terus diinjak-injak bangsa lain. Selain pengambilan langkah-langkah pembinaan, langkah-langkah pengembangan dan pelindungan bahasa serta pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan memang sangat penting dilakukan untuk memajukan bahasa Indonesia dan untuk membangkitkan kembali semangat Sumpah Pemuda 1928. Keputusan Presiden Jokowi jelas sudah meruntuhkan muruah atau martabat bangsa dan negara karena sudah mengorbankan jatidiri demi investasi.
Kita tentu tidak ingin kehilangan jatidiri hanya demi investasi.***

Sumber: Harian Galamedia, Bandung, 4 November 2015

BAGIKAN:

TERKAIT

Previous
Next Post »