Sastra, Puisi, Piknik, dan Korupsi

ADMIN SASTRAMEDIA 5/30/2019
oleh Ach. Ainun Najib

Walter J. Ong dalam Orality and Literacy (1982), menegaskan bahwa tanpa tulisan, kata sebagai kata tidak punya makna visual. Hipotesis Walter memang tepat. Tulisan memiliki efek hipnosis untuk menstimulasi gerak setiap pembaca, semacam inspirasi untuk bangun dan bertindak.
Bagaimana tidak? Tulisan—terutama karya susastra—selalu sarat bunyi dan berhimpun imajinasi yang begitu mudah menusuk dimensi psikologis pembaca, seperti ungkapan Tagore yang populer itu, “Metre controls poetry, but it gives it “joy of motion”’. Tanpa menilik kemungkinan lain, kita sepakat bahwa sastra ditulis atas dasar visi kemanusiaan, yakni untuk memoles pikiran masyarakat menjadi tercerahkan. Oleh karena itu, untuk memenuhi obligasi morel, sastra memang harus ditulis sebagaimana juga sastra harus dibaca.

Dulu perkembangan sastra dipengaruhi oleh industri pers. Waktu itu kesadaran banyak kalangan untuk mempublikasikan sastra sebagai teks baca menggunakan dua leksikon jurnalisme sastra yakni koran dan majalah yang terlihat memuncak pada dekade 50-an. Seperti dikutip Afrizal Malna, bahwa pada akhir abad ke-16 jurnalisme sastra di Indonesia mulai “mesra” dengan media massa yang diasuh oleh pengarang pribumi. Sepintas, kenyataan ini menjadi manifesto atas vitalitas peran media massa untuk mempertahankan dan menyiarkan kekuatan budaya (power of culture).
Hingga sekarang, sastra koran tetap menjadi topik spesial kajian sastra mutakhir yang debateble. Tidak sedikit sastrawan populer yang menggauli koran sebagai wadah untuk meluapkan gagasan, kritik, dan lanskap kreativitasnya, seperti –untuk menyebut beberapa Abdul Hadi W.M., Seno Gumira Ajidarma, Danarto. Bagaimanapun, sastra sebagai entitas terpenting kebudayaan mesti berperan sinergis dengan media massa untuk memublikasi beragam hal yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, sastra tidak selalu diaku sebagai karya yang elitis dan tidak harmonis dengan masyarakat.

Pada kadar tertentu ada ihwal unik yang tidak habis digali dalam khazanah sastra kekinian, yakni sastra terlihat parsial dan spesifik karena melulu terbit pada hari-hari tertentu: Jumat, Sabtu, Minggu. Seolah ada konsensi nasional dari industri koran di Indonesia untuk menerbitkan rubrik budaya dan sastra pada hari itu saja. Penyempitan porsi sastra dalam jurnalisme koran ini tentu saja sarat kesan dan banyak kemungkinan. Apakah ketiga hari itu begitu spesial dan sakral untuk menampung kajian kebudayaan dan literer kesusastraan? Bukankah peran media sastra yang seyogyanya survive dan familiar tiap hari itu akan terkikis keberadaannya?

Memperkaya Khazanah

Kiprah sastra yang diposisikan sedemikian sempit dalam jurnalisme koran memang menuai banyak singgungan. Disparitas ruang publikasi sastra ketimbang isu ekonomi-politik misalnya, kerap menimbulkan klaim klise bahwa sastra “kurang penting”, “jarang diminati”, dan “begitu personal”. Tentu saja klaim destruktif ini akan menambah persoalan baru dalam perkembangan 
sastra kini meskipun sebenarnya polemik soal polarisasi penayangan karya sastra dalam jurnalisme koran memang isu yang sudah lampau.

Bagaimanapun hari-hari penayangan karya sastra (Jumat, Sabtu, Minggu) dalam jurnalisme koran bila dirunut berdasarkan lanskap historis berarti “senggang” yakni hari libur kerja dan waktu untuk menanggalkan segala kesibukan. Sejak dulu hal itu merupakan kenyataan aktivitas dalam sepekan. Di negaranegara Barat dan sebagian negara Timur ketiga hari itu memang sarat akan keriangan, time to fun, piknik, dan santai. Inilah waktu untuk beristirahat.

Makna istilah di atas justru sangat berkaitan dengan realitas sastra koran yang hanya terbit pada hari-hari tertentu itu. Secara leksikal sastra dalam konteks ini berarti media teks yang dibaca untuk mengisi waktu senggang. Sastra yang terpisah dari hari-hari resmi ini, mengutip Afrizal Malna, seolah memang sangat eksklusif dan begitu pribadi.

Polarisasi semacam ini dikhawatirkan berdampak buruk bagi perkembangan sastra sendiri. Padahal, filsuf skolastik Thomas Aquians pernah berujar, “Pulchrum dicitur id apprensio” bahwa keindahan jika ditangkap akan selalu menyenangkan. Atas prinsip ini pula sastra yang banyak mengusung tema keindahan perlu dipublikasikan, tidak hanya melulu pada hari libur dan santai. Sastra pada hari libur hanya menjadi media ringan keluarga yang dibaca waktu piknik. Ia bukan lagi universal, melainkan lebih terlihat personal. Bila demikian, sastra sebagai bagian dari narasi kebudayaan yang juga berfungsi sebagai kritik sosial dan kemanusiaan hanya dapat dibaca pada hari-hari tertentu. Di luar hari itu sastra seperti beristirahat.

Inisiasi yang harus—bila tidak mau menyebut wajib—dilakukan setiap elemen yang memiliki perhatian terhadap prospek sastra ialah memperkaya khazanah. Teks sastra tidak harus 
mengambil jarak dengan aspek sosial masyarakat, yakni dengan terus-menerus menampilkan karya sastra melalui media lain, seperti internet. Karena bagaimanapun, mengubah porsi rubrik budaya dan sastra dalam jurnalisme koran mungkin akan menjadi satu hal yang mustahil.

Ikhtiar untuk mengembangkan publikasi sastra melalui media yang berbeda terutama media online yang bisa dijangkau oleh pembaca setiap hari merupakan usaha yang luhur budi. Selain itu, diskusi-diskusi dan forum sastra mesti digalakkan melalui media sosial yang melibatkan jaringan publik.
Bagaimanapun pengembangan sastra perlu ditingkatkan tidak hanya melalui media koran yang memudahkan publik membaca perkembangan dan kreasi sastra sekadar di hari tertentu. Ketersediaan media internet sebenarnya menjadi momentum untuk membangkitkan khazanah sastra yang universal dan humanis. Publik tidak harus menunggu sepekan untuk bisa membaca puisi, cerpen, esai, dan kritik sastra. Seperti disebutkan oleh Muhammad Ali Fakih, spirit sastra bukan sekadar naungan keindahan yang hanya dimiliki satu pribadi.

Puisi Adiluhung

Sastra merupakan kawah candradimuka. Ia selalu memiliki dimensi historis yang pada setiap detail karangannya tidak lepas dari prinsip kemanusiaan. Mendiang W.R. Supratman misalnya, dengan gubahan lagu-lagu revolusionernya berhasil menjadikannya spirit bagi perubahan bangsa. Tokoh seperti Haji Mukti, Tirto Adhi Soerjo, dan Marco Kartodikromo merupakan pelopor sastra modern Indonesia yang memadukan kerangka revolusi dengan susastra yang dikenal dengan “Sastra untuk Rakyat” (D.N. Aidit, 1964:12). Pada konteks ini “Puisi untuk Rakyat” ialah spirit yang sama dengan “Sastra untuk Rakyat” yang digelorakan oleh pembesar sastra zaman dulu. 

Pada paruh 2013 terbit kumpulan puisi bertajuk Puisi Menolak Korupsi (FSS, 2013). Sebuah ikhtiar yang luar biasa untuk memadukan kerangka imajiner karang fiktif “puisi”, untuk memerangi bahaya laten “korupsi”. Bahkan, Bambang Widiatmoko menyebut dalam satu esainya, antologi itu untuk mengintegralkan peranan penyair dengan KPK.

Bagaimana pun, korupsi merupakan penyakit “kanker birokrasi” yang menggerus banyak kerugian bagi individu, kelompok, dan bangsa. Puisi melalui ini mengkristalkan peranan sebagai wahana memberangus korupsi pada ranah ideologi, yakni prinsip kesadaran setiap pribadi. Atas ini pula Bambang Widiatmoko juga banyak menjustifikasi bahwa sastra dan negara berkait kelindan meski pada variabel berbeda, keduanya memiliki wilayah singgungan yang sama, yakni soal nilai moral dan “humanitet”.

Dalam banyak perkembangannya puisi terlihat gandrung mewarnai konstelasi kenegaraan. Pada tahun 1932 misalnya, Van Vollenhoven dalam satu karangannya yang bertajuk “Poezie in het Indisch Recht” ‘Puisi dalam Hukum Indonesia’ mencoba menyeragamkan prinsip sastra (dalam hal ini puisi—pen.) dengan bangunan supremasi hukum kenegaraan. Chairil Anwar melalui satu karya masterpiece-nya “Aku” telah mengusung satu proyek pembangunan kebudayaan Indonesia. Begitu juga, Sutan Takdir Alisyahbana, seorang pembaharu sastra melalui satu misi profetiknya: modernisasi kebudayaan Indonesia.

Lain dari itu, keterkaitan hubungan antara sastra puisi dan negara memunculkan fenomena periodeisasi angkatan sastra. Oleh karena itu, sejarah kesusastraan nusantara selalu menjadi tafsir sejarah kebangsaan. Sejarah juga mencatat transisi politik dari Orla ke Orba 1966 direfleksikan tidak hanya melalui demonstrasi kaum pelajar, tetapi juga praktik kebudayaan para penulis, terutama sastra. Kenyataan ini menjadi bukti bahwa pengaruh sastra terhadap spektrum kebangsaan, terutama politik dan kebudayaan terjalin komplementer.

Puisi merupakan bentuk sastra yang memiliki makna padat secara literer. Sementara itu, korupsi sebagai jenis kejahatan endemik luar biasa (extra ordinery crime) nyata telah menggerogoti setiap dimensi kehidupan kebangsaan. Dengan demikian, gerakan puisi sebagai satu literatur sastra yang mengusung prinsip antikorupsi ialah wawasan pencerahan kreatif bagi publik. Betapa pun hakikat pencerahan kreatif ini menjadi fardlu mengingat—selain puisi harus ditulis atas dasar tanggung jawab moralitas penyair—korupsi menjadi semacam musuh bersama (cammon sense) yang wajib diperangi, terutama bagi sastra sebagai wahana ideologis yang mudah diterima publik.

Dengan konsep sederhana Rene Wellek (1955) secara jelas mendeskripsikan karya adiluhung. Baginya, karya adiluhung adalah sentuhan karangan yang tidak lapuk oleh zaman dan dikenang sepanjang masa. Karya adiluhung kata Wellek selalu memiliki unsur dulce et utile, yakni bersifat menyenangkan dan bermanfaat. Wellek berusaha membeberkan status sastrawan dalam ruang publik untuk secara terus-menerus memberikan suntikan pengetahuan, moral, dan karakter yang baik.

Mafhum dipahami, puisi adiluhung yang sering juga disebut puisi magi adalah puisi yang sarat kritik, antikemapanan, dan menolak status quo. Puisi macam ini termasuk wilayah sastra protes. Kaliber penyair yang concern menyuarakan kritik dalam sajaknya ialah F. Rahardi dalam satu kumpulan puisinya Catatan Harian Sang Koruptor (1985). Seperti ditulis Munawir Aziz, antologi 48 puisi F. Rahardi secara gamblang merupakan bentuk kritik terhadap wajah birokrasi, ketamakan, paradoks keadilan, dan perilaku kesewenangan lainnya. Sedikitnya, hal ini terlihat dari dua judul puisinya “Tentang Tikus” dan “Pledoi di Meja Hijau”

Selain F. Rahardi, W.S. Rendra juga menaruh perhatian lebih tentang korupsi dalam puisinya. Misalnya, puisi “Pantun Korupsi”. Dalam puisi ini Rendra secara jelas mengklaim bahwa batas antara kekuasaan dan kesewenangan hanya setipis kulit ari. Dalam satu bait nyentrik Rendra bahkan menyebut korupsi sebagai penyakit paling menular, “Kalau ada sumur di ladang/ jangan diintip orang mandi/ kalau sudah memakan uang orang/ jangan libatkan anak-istri/”. Terlihat makin ekstrem dalam bait ini, “...jangan mau jadi pejabat/ sanak keluarga diajak korupsi/”.

Puisi Rendra dengan struktur penulisan yang menyerupai pantun satir itu sengaja ditujukan kepada koruptor. Puisi-puisi pamflet Rendra memang sarat kritik sosial. Oleh karena itu, marwah puisi Rendra dikagumi di mata publik. Sampai sekarang banyak puisi Rendra yang menjadi slogan lokomotif dalam menggerakkan massa, seperti demonstrasi mahasiswa. Karena puisi-puisi Renda terus dikenang, puisi-puisi tersebut pantas disebut puisi adiluhung.

Pergulatan politik kebangsaan yang menuai banyak sengkarut kasus korupsi, mestinya memang menjadi “senjata” bagi para penyair untuk merobohkan bangunan itu. Ghirah penulis untuk memberantas korupsi melalui teste sastra harus juga digalakkan.

Bahasa puisi tidak harus ditulis dengan kering dan kaku. Puisi merupakan reaksi kreatif penyair terhadap realitas yang melingkupinya. Mesti disadari bahwa episentrum korupsi sebenarnya terletak pada moralitas tiap-tiap elite. Puisi dianggap tepat-guna untuk mengubah prinsip moral mereka sebab sanksi hukum tidak pernah memberi efek jera.

Puisi Kahlil Gibran yang berjudul “Justice” mengungkapkan bahwa ketidakadilan dan krisis kejujuran merupakan awal mula korupsi. “Justice on earth would couse the Jinn/ to cry of mesuse of the word/ and were yhe dead to witness it/ they’d mock at fairness in the world//”. Tanggung jawab penyair didesak untuk melakukan perbaikan moral publik melalui teste sastra pencerahan. Penyair juga memiliki posisi strategis untuk mengubah karakter “bandit” masyarakat dengan sentuhan ideologis-etis melalui puisi-puisinya. Bagaimana pun puisi memang untuk rakyat!

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »