70 Tahun Balai Pustaka Gelora Panjang Nan Tak Kunjung Redam - M. Nasruddin Anshoriy CH

ADMIN SASTRAMEDIA 10/08/2019
70 Tahun Balai Pustaka Gelora Panjang Nan Tak Kunjung Redam
oleh M. Nasruddin Anshoriy CH


70 Tahun Balai Pustaka Gelora Panjang Nan Tak Kunjung Redam - M. Nasruddin Anshoriy CH

SASTRAMEDIA.COM - Pada awalnya, ketika bumi Indonesia masih dalam cengkeraman kolonialis Belanda, beberapa gelintir masyarakat Indonesia sudah mulai menyadari akan kebodohan dan keterbelakangannya. Sebagian dari mereka secara diam-diam mulai belajar membaca. Dan tidak hanya dari golongan priyayi saja, tetapi bahkan sampai kepada rakyat biasa. Itu terjadi sekitar awal abad ke-XX. Semakin hari, gelombang masyarakat yang "'sadar”' itu semakin besar. Walhasil, terbukalah berbagai kemungkinan untuk melihat keadaan diri dan bangsa Indonesia secara lebih kritis. 

Keadaan seperti itulah yang pada akhirnya ”menyadarkan” pula Pemerintah Hindia Belanda akan pentingnya perpustakaan yang menyediakan buku-buku bacaan yang baik dan sehat. Upaya ini berorientasi pada empat hal. (a) Memelihara kepandaian membaca, (b) Memenuhi kegemaran membaca, (c) Menambah pengetahuan, dan (d) Menjauhkan masyarakat dari pengaruh buku-buku yang berbau politik anti Pemerintah Hindia Belanda 

Berdasarkan argumen dan pertimbangan tersebut, maka pada tanggal 14 September 1908 Pemerintah Hindia Belanda c.g. "Departement van Onderwijs en Eeredienst” membentuk suatu badan yang diberi nama "Commissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur”. Tugas badan tersebut ialah, antara lain memberikan pertimbangan kepada pemerintah c.g. "Departement van Onderwijs en Beredienst” (Dept. O & E), dalam memilih naskah-naskah yang akan diterbitkan sebagai buku bacaan untuk perpustakaan sekolah-sekolah dan masyarakat umum. 

Maka, tanpa melewati berbagai kendala, dalam waktu yang relatif singkat pekerjaan Commissie tersebut berkembang pesat, sehingga dirasa perlu adanya suatu kantor tersendiri untuk menampung berbagai aktivitasnya. Hal tersebutlah kiranya yang menjadi alasan, kenapa pada tanggal 22 September 1917, badan tersebut mendapat kantor tersendiri yang diberi nama "BALAI POESTAKA”. Tugasnya masih tetap seperti semula, yakni memberikan pertimbangan atau seleksi kepada Pimpinan Dept. O & E tentang buku-buku bacaan yang akan diterbitkan. Di samping itu Balai Poestaka juga diberi wewenang untuk menerbitkan buku-bukunya sendiri. 

Dalam sejarah kesusasteraan Indonesia, Balai Pustaka telah banyak memberikan andil atau sahamnya dalam perkembangan perbukuan di Indonesia, dengan menerbitkan karya-karya Pujangga Baru yang lazim disebut Angkatan Balai Pustaka. Dalam kaitan itu, maka untuk memperlancar dan mempermudah pencetakan buku-buku bacaan dan sastra yang semakin banyak dibutuhkan oleh masyarakat, maka pada tahun 1921 Balai Pustaka dilengkapi dengan Unit Percetakan. Dengan demikian, maka semenjak tahun 1921 Balai Pustaka menjadi ”'Badan Penerbit dan Percetakan Pemerintah”. Dan, sejak saat itu pulalah aktivitas Balai Pustaka terus meningkat. Buku-buku bacaan dan majalah-majalah yang diterbitkan dalam bahasa Melayu, Jawa, juga Sunda dibaca orang di seluruh pelosok Nusantara. 

Pada tahun 1942 sampai 1945, di mana pada saat itu bumi Indonesia berada dalam ”Zaman Pendudukan Jepang”, kegiatan Balai Pustaka dalam menerbitkan karya-karya sastra yang baru boleh dikatakan ”terhenti” sama sekali. Sebagian besar kegiatan penerbitan Balai Pustaka diarahkan untuk memenuhi kepentingan Pemerintah Jepang. 

Bahkan sampai masa Perang Kemerdekaan, antara tahun 1945 sampai 1950, Balai Pustaka juga masih belum menerbitkan buku-buku sastra yang baru, karena waktu itu seluruh perhatian rakyat Indonesia, termasuk juga para karyawan Balai Pustaka, tercurah kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia. 

Baru pada tahun 1950-an, Balai Pustaka mulai lagi menerbitkan buku-buku baru, karya penulis-penulis bangsa Indonesia, selain juga menerbitkan buku-buku lama. Akan tetapi, kegiatan ini kembali terhenti, karena status dan fungsi Balai Pustaka seringkali mengalami perubahan. Sebagai contoh: misalnya pada tahun 1950, Bidang Penerbitannya dimasukkan ke dalam Jawatan Pendidikan Masyarakat, sedang Bidang Percetakan dialihkan kepada Biro Perlengkapan Departemen P dan K (sekarang DEPDIKBUD). Kemudian, pada tahun 1953 kedua bidang tersebut disatukan kembali menjadi Dinas Penerbitan di bawah naungan Departemen P dan K (DEPDIKBUD). 

Pada tanggal 27 Juni 1963, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1963, Dinas Penerbitan Balai Pustaka diubah statusnya menjadi Perusahaan Negara (PN), dan tetap berada dalam lingkungan Departemen P dan K, sehingga kemungkinan gerak usaha Balai Pustaka menjadi lebih besar. Walau begitu, di mana status dan fungsi telah didapat, namun hasil yang memuaskan belum dapat dicapai, disebabkan kelesuan yang ada dalam dunia perbukuan pada umumnya di segenap pelosok tanah air. Keadaan ini berlanjut secara berkepanjangan, hingga sampai tahun 1973. 

Setelah mengalami masa lesu yang berkepanjangan, maka pada tahun 1974 secara pelanpelan Balai Pustaka mulai menggeliat. Bangkit seirama dengan slogan pembangunan yang bergemuruh di mana-mana. Walhasil, dalam waktu singkat Balai Pustaka mulai merehabilitasi kedudukannya, sehingga memperoleh kepercayaan dari instansi pemerintah dan badan-badan swasta. Jumlah buku yang diterbitkan dan dicetak dari berbagai jenis terus-menerus meningkat dari tahun ke tahun. 

Kebangkitan kembali Balai Pustaka itu, terutama sekali dikarenakan dukungan kebijaksanaan Pimpinan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang pengaruhnya semakin memantapkan fungsi Balai Pustaka sebagai Penerbitan dan Percetakan Fungsional DEPDIKBUD. Hal itu diwujudkan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0144/M/1976 tertanggal 25 Juni 1976 tentang: Hak Penerbitan Buku Pelajaran Hasil Proyek Paket Buku Kepada PN Penerbit Balai Pustaka. 

Kini 70 tahun sudah Balai Pustaka. Adalah lumrah, jika dalam Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-70 ini Balai Pustaka mengadakan beberapa kegiatan, di antaranya: Pembahasan Buku. Prof. Dr. James Dananjaya, seorang sosiolog, mencoba meneropong secara lebih jelas pada bukunya yang berjudul. Pantomim Suci Betara Berutuk Dari Trunyan, Bali. Dr. Anwar Jasin mengupas buku yang berjudul: Pembaharuan Kurikulum SD sejak Proklamasi Kemerdekaan. 

Sebanyak 22 penulis sastra, 18 di antaranya telah almarhum, pada malam resepsi tersebut menerima piagam penghargaan dari Mendikbud Prof. Dr. Fuad Hassan. Penghargaan yang diberikan tepat pada hari ulang tahun ke-70 Balai Pustaka ini, berkaitan dengan jasa-jasa mereka yang telah banyak menyumbangkan karya sastra melalui Balai Pustaka. Ke delapan belas penulis yang telah meninggal dunia tersebut adalah. Abdul Muis, Adinegoro, Aman Datuk Modjoindo, Merari Siregar, Marah Rusli, Nur St. Iskandar, Tulis St. Sati, Muhammad Kasim, Sanusi Pane, Hardjowirogo, Padmosoesastro, KGPAA Mangkunegoro VII, Josowidagdo, M.W. Asmawinangoen, D.K. Ardiwinata, Satjadibrata, Memed Sastrahadiprawiro, dan Moh. Ambri. Sedangkan empat lainnya yang masih hidup: Sariamin Ismail alias Selasih, Suman HS, Sutan Takdir Alisjahbana, dan R. Tanaja.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »