Agenda Permasalahan Kritik Sastra - Ahmadun Yose Herfanda

ADMIN SASTRAMEDIA 12/01/2019
Agenda Permasalahan Kritik Sastra
oleh Ahmadun Yose Herfanda

SASTRAMEDIA.COM - Jika kita perhatikan dan renungkan, persoalan krisis maupun stagnasi kritik sastra sebenarnya bukan sekadar isu atau sinyalemen yang bersifat permukaan. Krisis atau stagnasi itu merupakan realitas objektif yang sejak lama cukup menggelisahkan banyak orang. Tidak adanya kritikus sastra yang berwibawa dewasa ini, misalnya, merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dibantah. Begitu juga tentang keterjebakan tradisi kritik sastra akademik dalam pusaran teori yang membuat hasil kritik para akademisi sastra kering dan mandul. Sementara di media massa, baik media massa umum (surat kabar) maupun media massa khusus (majalah sastra atau kebudayaan), semakin jarang kita temukan artikel kritik sastra yang merupakan hasil analisis secara dalam dan luas terhadap karya sastra. 

Dalam kondisi yang cukup menggelisahkan itulah kemudian muncul berbagai 'tuduhan' dan “kecurigaan' yang dialamatkan ke berbagai pihak yang dianggap menjadi akar atau benih penyebab terjadinya krisis dan kemacetan kritik sastra tersebut. Berbagai 'tuduhan' dan “kecurigaan' ini telah cukup lama berkembang di tengah masyarakat sastra Indonesia dalam berbagai forum pembicaraan. Sebagian di antaranya kemudian masuk ke simposium tersebut dan dibahas secara panjang lebar oleh sejumlah pembicara, kemudian kini terus berkembang lagi di luar simposium. Panitia, misalnya, melempar 'tuduhan' bahwa perhatian pemerintah terhadap sastra Indonesia masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan dunia film, musik, dan cabang-cabang kesenian lain. Akibatnya, pengembangan kesastraan Indonesia tampak kurang taktis. Sementara media massa umum 'dituduh' sebagai tidak mau memberikan peluang yang besar bagi dimuatnya artikel kritik sastra hanya karena tulisan jenis ini dinilai kurang layak pasar. Tak luput pula para akademisi kritik sastra terkena “semprotan” Budi Darma. Kritik sastra akademis dicap sebagai kering, tidak mampu menyodorkan pemikiran dan memberikan wawasan, serta banyak yang kedodoran. 

Benarkah nasib kesusastraan Indonesia di tangan pemerintah sedemikian memprihatinkan? Tampaknya memang benar. Kita bisa bertanya, misalnya, berapakah jumlah penelitian sastra yang disponsori pemerintah? Kapan pemerintah mau mensponsori lomba penulisan kritik sastra, puisi, cerpen atau novel? Mungkin kita hanya bisa geleng kepala. Kalaupun pemerintah turun tangan, biasanya adalah dalam pelarangan karya sastra yang dianggap membahayakan. Sementara di bidang olahraga, pemerintah begitu gampang menghambur-hamburkan dananya. Maka, rasanya wajar, kalau AA Navis memandang nasib kesastraan lebih tragis daripada sinyalemen panitia itu. Sastrawan ini melihat posisi kesastraan di Indonesia sama saja dengan posisi makhluk yang sangat lemah. Makhluk yang empuk dikeroyok siapa saja, oleh pemerintah, kelompok masyarakat, individu, termasuk oleh kritikus dan redaktur media massa, serta penerbit dan sarjana sastra. Kesastraan Indonesia menjadi makhluk yang lemah di tanah airnya sendiri. Jika suatu karya sastra terkena larangan pemerintah, misalnya, AA Navis mempertanyakan, siapa yang bisa membelanya, dan kepada siapa pengarangnya bisa mengadu. 

Bakdi Soemanto, dari sudut pandang yang sama, melengkapi gambaran tentang lemahnya posisi kesastraan dan kesenian pada umumnya di hadapan pemerintah. Pemerintah kita, menurut Bakdi, sekarang adalah manifestasi dari greget masyarakat yang tengah berbenah diri. Greget itu disusun, dirumuskan, dilaksanakan, dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Namun rumusan dan kebijakan itu sangat sering tidak pas dengan greget masyarakat yang asli. Begitu ada greget dari masyarakat muncul dalam bentuk kesenian, baik sastra maupun teater, dan pemerintah menganggap greget itu tidak sesuai dengan kebijaksanaannya, maka dengan gampang pemerintah akan melarangnya atau mempersulit izinnya. 

Di hadapan birokrasi pemerintah, sejak lama, sastra memang berada dalam posisi yang underdog, atau berada dalam posisi marginal. Dengan kata lain, pemerintah menganggap kesastraan sebagai sesuatu yang tidak penting. Selama pemerintah masih mempunyai anggapan yang demikian, rasanya memang sulit untuk mengharapkan pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar lagi pada kesastraan, termasuk kritik sastra. 

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »