Sedikit Tentang Kekuasaan - Goenawan Mohamad

ADMIN SASTRAMEDIA 1/20/2020
Sedikit Tentang Kekuasaan
oleh Goenawan Mohamad



SASTRAMEDIA.COM - Kekuasaan —kata ini agaknya baru dalam perbendaharaan kita. Buku Sejarah Melayu, misalnya yang begitu banyak berkisah tentang para raja dan hamba sahayanya, praktis tak mengenal kata itu sebagaimana kita mengenalnya kini. Tatkala menceritakan Sultan Zainul Abidin yang ditumbangkan oleh adiknya, Sejarah Melayu, dalam cerita kedua puluh dua, memakai kata ''merebut kerajaan” dan bukan ”merebut kekuasaan”. Demikian pula ketika Sultan dalam Babad Mangkubumi mengucapkan kata-kata perpisahannya, ia tak berbicara bahwa Dipati Anom akan "mengggantikan kekuasaan” melainkan "anggenteni keraton mami” atau "menggantikan keratonku 

Dari situ nampak agaknya, bahwa ada persenyawaan antara pengertian kekuasaan dan pengertian kerajaan atau keraton, dalam konteks itu, tak mempunyai genealogi tersendiri. Ia tak punya sejarah tersendiri. Bahkan dia dikemukakan seakan-akan tak mempunyai peran tersendiri. Dalam Sejarah Melayu dan Babad Mangkubumi (atau katakanlah juga Babad Tanah Jawi), yang dibicarakan bukanlah orang-orang yang "mempunyai kekuasaan”, melainkan orang-orang yang “(ber)kuasa”. 

Dan orang yang ”(ber)kuasa”, seperti halnya orang gagah atau pun yang cantik, yang sakti atau pun yang halus budi, tak pernah dipersoalkan apa fungsi kualitas yang ada pada dirinya itu. Kisah perang saudara dalam Bharatayudha, pada dasarnya bisa dilihat sebagai kisah perang memperebutkan kekuasaan. Tapi di sana tak pernah disinggung secara jelas apa yang dilakukan baik oleh Kurawa maupun oleh Pandawa, dalam keadaan mereka berkuasa. Dengan kata lain, di sana kita tak pernah membayangkan kekuasaan sebagai sesuatu yang kehadirannya terkait dengan suatu fungsi. Kekuasaan, di sana, tak tergambar sebagai sesuatu yang "bertindak”. 

Agaknya itulah kesulitan kita pertama bila kita berbicara tentang "penyalahgunaan kekuasaan”. Pengertian "penyalahgunaan kekuasaan jelas terjemahan dari bahasa Inggris, "abuse of power”. Masalahnya, benarkah dalam struktur konseptual kita di Indonesia ini kita bisa berbicara tentang kekuasaan sebagaimana orang Inggris berbicara tentang power

Saya tidak terlatih dalam ilmu politik maupun dalam linguistik. Latihan saya ialah dalam mempergunakan bahasa sebagai sastrawan dan wartawan. Dalam penangkapan saya, kedua kata itu merupakan hasil dari proses semantik yang berbeda. Dalam esainya yang terkenal tentang ide kekuasaan bagi orang Jawa, Andersen mengatakan bahwa orang Jawa tak mempunyai kata yang ekuivalen dengan kata power. Saya pikir dia benar. Tapi kesulitan yang dihadapi Andersen berakibat pada kesulitan yang kita hadapi dalam membaca esainya itu: ia tetap bertolak dari kata power, meskipun kata itu dituliskannya dengan huruf P” (kapital). Mungkinkah karena itu seluruh tesisnya menyarankan tumbuhnya arti 'kekuasaan' dengan ”daya” atau "kekuatan” — suatu hal yang juga (justru) terdapat dalam kosakata Inggris?(1)

"Power is concrete. This is the first and central premise of Javanese political thought,” tulis Andersen. Jika kita alihbahasakan kata power di situ dengan ”kekuasaan”, akan terasa ada yang rancu. Power sebagai daya atau kekuatan memang kongkrit. Tapi Power sebagai kekuasaan? Kata ”kekuasaan” menunjukkan suatu hasil abstraksi. 

Tapi tentu saja kita di sini dan sekarang ini tidak hanya menggunakan referensi Sejarah Melayu atau pun Babad Tanah Jawi. Kita telah mengoper konsep ”kekuasaan” sebagai kata lain dari power. Kita telah membayangkan kekuasaan itu sebagai sesuatu yang ada hubungannya dengan akibat pada orang lain, sesuatu yang ada hubungannya dengan efek dan fungsi. Juga, sesuatu yang terpaut pada, tapi sementara itu dapat dianggap independen dari erang yang ”(ber)kuasa”. Bahkan sekarang kita bicara tentang "penyalahgunaan kekuasaan”, dengan suatu kerangka pikiran yang mengakui, bahwa ada standar tertentu bagi kekuasaan selama ia dipergunakan. ) 

Dengan kata lain, kita sekarang tak lagi bercerita tentang orang yang (ber)kuasa”, melainkan orang yang mempunyai kekuasaan”. Dengan kata lain, dalam diri kita telah terbentuk suatu kebiasaan membayangkan kekuasaan sebagai semacam wujud yang mandiri, yang "bertindak”, yang bisa bermanfaat tapi juga — bila kita menerjemahkan pandangan Lord Acton -bisa merusak pribadi orang yang memegangnya. Itu berarti kita dengan langsung mengasumsikan adanya sumber-sumber kekuasaan di luar jabatan dan pejabatnya. Tapi apa? Konstitusi kita menyebut kata "rakyat”. Namun tentang ini, kata-kata kita juga memperlihatkan remang-remangnya pengertian dan persepsi kita. 

15 Juli 1945, Panitia Persiapan Penyelidik Kemerdekaan Indonesia bersidang untuk kesekian kalinya. Para pesertanya, sejumlah cendekiawan dan para pemimpin pergerakan rakyat serta tokoh masyarakat, tengah mendiskusikan naskah konstitusi untuk negara yang akan dibentuk. Ketua sidang Radjiman Wedyadiningrat. Di antara yang hadir, pada rapat yang dibuka pukul 10.20 itu, ada Soekarno, Hatta, Supomo, Muhammad Yamin, tokoh-tokoh keturunan asing dan juga beberapa pemimpin organisasi Islam. Yang bicara pertama kali adalah Soekarno, sebagai Susya Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. 

Dalam pidatonya yang sekitar 20 menit itu Soekarno antara lain menjawab pertanyaan, yang rupanya ada disampaikan kepadanya di luar sidang, mengapa dalam rancangan Undang-Undang Dasar yang sedang dibahas itu tak dituliskan pasal-pasal yang menegaskan les droits de I'homme et du citoyen, Soekarno sendiri dengan eksplisit menolak pencantuman jaminan atas "hak-hak manusia dan warganegara”, Ia, dalam pidato itu, menyatakan "minta dan menangisi” agar dalam Undang-Undang Dasar Indonesia tidak dimasukkan "yang dinamakan right of the citizen sebagai yang dianjurkan oleh Revolusi Prancis itu ”.(2)

Sebab, kata Sukarno, ”kita tidak boleh mempunyai paham induvidualisme”. Katanya sebagai kesimpulan: 

"Tuan-tuan dan Nyonya-nyonya yang terhormat Kita rancangkan Undang-Undang Dasar dengan kedaulatan rakyat, dan bukan kedaulatan individu. Kedaulatan rakyat sekali lagi, dan bukan kedaulatan individu. Rakyat, bukan individu."

Apakah rakyat, jika bukan suatu himpunan yang terdiri dari individu-induvidu? “Rakyat” dalam pengertian seperti itu, di satu pihak memang menunjuk kepada mereka yang bukan dalam -pemerintahan. Tapi di lain pihak juga suatu keutuhan yang tak dapat diganggu-gugat, suatu kekuatan dan sekaligus suatu nasib. Terminologi Marxis-Leninis, yang di Indonesia dan di Cina mempergunakan huruf kapital untuk kata itu, mengartikan "Rakyat” sebagai himpunan kekuatan sosial-politik yang berada di luar, dan menentang, mereka yang berkuasa dalam struktur masyarakat yang semi-kolonial” dan semifeodal”. Terminologi Soekarno, meskipun mungkin tak sepersis Itu definisinya, tak jauh dari sana, meskipun dengan catatan: bila kaum Marxis-Leninis tak meniadakan kemungkinan konflik di kalangan Rakyat” itu, karena ia terdiri dari kelas yang berbeda-beda, Soekarno justru menunjukkan kecemasannya akan konflik. Karena itulah ia menolak pencantuman hak manusia dan warganegara. Hak kemerdekaan manusia sebagai individu, kata Soekarno, "itulah yang membuat dunia di Eropa dan Amerika menjadi dunia yang penuh dengan konflik, dengan perguncangan, dengan pertikaian klassentrijd, dengan peperangan.”

Soekarno dalam hal ini lebih dekat kepada pendirian Supomo: falsafah yang mendasari konstitusi yang dirancang itu adalah "dasar kekeluargaan”, "dasar gotong-royong”.(3) Yang penting dalam pembicaraan kita kini ialah bagaimana kekuasaan datang kepada seorang pemimpin dalam kekeluargaan” itu. Dalam keluarga, kekuasaan seorang kepala rumah tangga bukan bersumber dari mereka yang dalam suatu masa dipimpinnya. Dalam keluarga, sehubungan dengan itu, mereka yang dipimpin -anak-anak, dan mungkin juga istri-  tak layak untuk mempersoalkan asal-usul wewenang orang yang memimpin. Bahkan mengasumsikan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan juga tidak patut. Tak mengherankan bila Supomo menganggap pertanyaan Hatta "yang mempersoalkan bagaimana halnya kalau hak seseorang untuk bersidang dilanggar oleh Pemerintah,” adalah pertanyaan yang "sebetulnya berdasar atas kecurigaan terhadap negara”. Dengan kata lain, kata Supomo, "itu suatu pertanyaan yang individualistis”(4)

Pembicaraan itu terjadi di tahun 1945, ketika negara belum berdiri. Konflik-konflik antara para pemegang kekuasaan dan yang di luarnya belum dialami. ''Kecurigaan terhadap negara” meskipun ini mungkin ada di kalangan rakyat dalam sebuah negara jajahan -juga tak terbayangkan sebagai sesuatu yang wajar. “ 

Dalam taraf itu agaknya pengertian rakyat”, sebagaimana pengertian ”kekeluargaan”, diterima bukan hanya sebagai metafora. Kedua kata itu seakan dengan persis merumuskan suatu kenyataan. Padahal, orang-orang yang di luar kekuasaan, yang disebut sebagai "rakyat” itu, lebih majemuk ketimbang sebagai suatu himpunan yang tanpa konflik. Demikian juga hubungan-hubungan sosial-politik, yang oleh Supomo dikatakan sebagai kekeluargaan”. Hubungan itu lebih kompleks ketimbang hubungan antara ayah yang bijak dan anak-anak yang berbudi, ideal. (5) 

Dengan "rakyat. dan "kekeluargaan” tidak diperlakukan sebagai sekadar suatu metafora, tak mengherankan bila kita mengalami masalah dalam berbicara tentang sumber-sumber kekuasaan. Masalah ini saya temukan misalnya dalam penggunaan kata "publik”. 

Kata ini, (dalam hubungannya dengan pengertian seperti public fund misalnya). hampir tak pernah dipersepsikan sebagai sesuatu yang berasal dari "orang ramai”, khalayak”, atau “masyarakat”. Public fund lebih mudah diterima dalam kesadaran sehari-hari di Indonesia sebagai "dana pemerintah”, sebagaimana public servant adalah pegawai pemerintah”. 

Dalam struktur konseptual itu, bukan suatu kesalahan bila Menteri Dalam Negeri Amirmachmud, misalnya, mengatakan ingin mengoreksi ucapan yang mengatakan, pembangunan itu dilakukan sepenuhnya oleh rakyat”. Ditunjukkan dengan pajak yang dibayar oleh rakyat sebagai indikator, memang nampak bahwa sumbangan yang dibayar rakyat untuk pembangunan sangat kecil paling tinggi 8 % dari APBN. Selebihnya adalah hasil usaha pemerintah.(6) Namun dengan demikian usaha pemerintah bukan usaha ”publik”. Penguasaan negara atas kekayaan alam seperti minyak bumi, yang merupakan sumber dana yang terbesar, dipahami sebagai penguasaan oleh pemerintah, dan lebih khusus lagi oleh birokrasi. 

Dengan struktur konseptual yang demikian, persepsi tentang pemerintah adalah persepsi tentang suatu kekuasaan yang asal-usulnya independen dari anasir bukan-penguasa. Kekuasaan di situ hadir dan dianggap bukan sebagai hasil penyertaan orang lain, dalam hal ini "publik”, orang ramai, masyarakat atau rakyat. 

Pada hemat saya, yang terjadi di situ bukanlah suatu distorsi konsep. Yang terjadi ialah suatu gejala, ketika konsep-konsep dipergunakan tanpa akar yang cukup kokoh dalam kesadaran kita berbahasa. Akar itu tak cukup kokoh karena sejarah sosial kita nampaknya belum menanamkannya melalui pengalaman yang memadai, 

Saya tidak tahu dapat atau tidakkah struktur kekuasaan dalam sejarah sosial di masyarakat Indonesia dijelaskan dengan model "masyarakat hidraulik” Wittfogel, tempat berlakunya rationality optimum para penguasa. Namun menarik untuk mengetahui informasi yang dikemukakan kembali oleh Reid, ketika ia mencoba menelaah "asal -usul kemiskinan” di Indonesia, kota-kota Asia Tenggara — yang di sekitar abad ke-16 tak kalah makmurnya dengan pusat-pusat pertumbuhan kapitalisme di Eropa — berfungsi karena sistem dependensi, yang umumnya oleh orang Eropa disebut sebagai perbudakan. (7) 

Di masa itu, tanah berkelebihan. Tanah belum dianggap punya nilai intrinsik dalam kode hukum Orang-orang Asia Tenggara. Iklim, rasa tak aman dan mobilitas yang diperhitungkan akan selalu terjadi, merupakan hal-hal yang menghalangi akumulasi modal tetap dalam bentuk bangunan atau pun perabot. Maka tenaga manusialah yang merupakan kunci kekayaan, kekuasaan dan status. 

Para penguasa dengan demikian menaklukkan dan memiliki tenaga manusia itu. Tak cuma demikian. Mereka juga tak membiarkan tumbuhnya kekuatan potensial yang lain: para saudagar, Sultan Mahmud dari Malaka dan Iskandar Muda dari Aceh bahkan konon pernah menghukum mati rakyatnya yang paling kaya untuk bisa menyita kekayaan mereka. Sultan Agung dari Mataram menghancurkan kota-kota perdagangan di pesisir Jawa. Penggantinya Amangkurat I, melarang rakyatnya berlayar untuk berdagang. Kata-katanya, sebagaimana dikutip orang Belanda Van Goen dan dikutip kembali oleh Reid, menunjukkan pandangannya tentang penguasa dan rakyat yang memang mencerminkan tendensi "despotisme timur” dalam pengertian Wittfogel: "Rakyatku tak punya apa pun yang jadi milik mereka sendiri .. . tapi apa saja yang dari mereka datang kepadaku, da1 tanpa pemerintahan yang kuat aku tak akan jadi raja biarpun hanya sehari”. 

Rakyat dengan demikian tak diperkenankan beroperasi sebagai sumber-sumber, apalagi pusat-pusat, kekuasaan tersendiri. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika kemiskinan meruyak lebih luas dan dalam, dan pelbagai perilaku tumbuh dari tuntutan untuk tetap hidup di tengah-tengah suatu involusi agraria”, semakin jauhlah kemungkinan adanya anasir bukan penguasa yang bisa diterima sebagai berdaulat. 

Tentu, seperti pernah ditunjukkan oleh Sartono Kartodirdjo, dalam sejarah Jawa khususnya ada gerakan-gerakan yang dilancarkan oleh counter-elite pedesaan. Bahkan, pergolakan itu kadang-kadang ”sampai pada permukaan aliran politik”, antara lain karena berhasil bersekutu dengan elite keraton. Sartono menyebut sebagai contoh kejadian yang dikisahkan dalam Babad Pakepung, ketika empat ulama desa bergabung dengan Paku Buwono IV hingga terjadi perlawanan terhadap Belanda sekitar tahun 1790. Juga Perang Dipanegara, ketika aristokrasi yang santri bersatu dengan elite agama di pedesaan yang dipimpin oleh Kiai Maja. Namun, seperti Juga sudah dikemukakan oleh sejarawan itu sebelumnya, gerakan counter elite pedesaan pada masa itu, mur dah diberantas dan tidak ada kemungkinan meluas dan mewujudkan harapannya.”(8)

Dalam perkembangan sejarah Indonesia selanjutnya tentu kita tak bisa mengatakan, bahwa tema lama itu berulang. Bahkan sangat besar pengaruh anasir dari bukan -penguasa (juga dari desa-desa) dalam hubungan-hubungan kekuasaan di Indonesia semenjak awal abad ke 20. Seperti umumnya sudah diketahui, pergerakan nasional dan partai-partai politik dan ketentaraan mendapatkan tenaganya dari sana. 

Namun kenyataan-kenyataan di Indonesia dewasa ini juga dibentuk oleh riwayat pasang surutnya pergerakan dan partai politik di satu pihak dan birokrasi di lain pihak melintasi gejolak revolusi dan keniscayaan administrasi, dalam semacam dialektika antara dorongan perubahan dan hasrat akan ketertiban. Pada akhirnya, pengaruh pelbagai gerakan politik sebagai ekspresi kuatnya arus yang datang secara kontinyu dari anasir bukan pemerintah nampak tak cukup kuat untuk mewujudkan suatu perilaku ketatanegaraan, yang mengenal distinksi antara birokrasi dan pusat pengambilan keputusan. 

Keadaan itu pada gilirannya tak mengubah banyak persepsi yang ada tentang orang yang berkuasa. Agaknya karena itulah seorang peneliti Barat tentang Jawa Timur di tahun 1950-an mengatakan, bahwa ”When the typical Javanese villager thinks of the rule, he automatically thinks of the Bupati”, dan bahwa 'The atmosphere and tone of the relationship of the Bupati and his people is still steeped in feudalism” -meskipun kata "feudalism di situ barangkali lebih menunjuk kepada tatacara tradisional ketimbang menjelaskan secara lengkap sistem yang ada. (9) 

Sejarah sosial-politik yang sedemikian itu yang menyebabkan, bahwa tetap ada kerancuan berkenaan dengan pengertian kita tentang kekuasaan. Genealogi kekuasaan tak teramat pasti. Dan saya kira nampak bagaimana tak mudahnya di sini kita berbicara tentang "penyalahgunaan kekuasaan”. Sebab kekuasaan baru bisa dibicarakan dalam kaitannya dengan norma-norma yang kita tentukan untuknya, bila ia telah mapan dengan asal-usul yang persis: baik sebagai sesuatu yang datang dari kata ilahi atau pun karena investasi, secara terus-menerus, dari anasir bukan-penguasa di masyarakat. 

Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan lagi dongeng buah nyiur muda Ki Ageng Giring dalam Babad Tanah Jawi. Dalam cerita ini, Ki Ageng Giring adalah orang pertama dan satu-satunya yang diberitahu oleh suara gaib, bahwa buah nyiur muda di pohonnya itu bukan buah nyiur biasa. Siapa yang meminumnya akan menurunkan anak cucu yang kelak jadi penguasa Tanah Jawa. Mendengar itu, Ki Ageng Giring memetiknya, dan menyimpannya dalam dapur. Ia bermaksud meminum air kelapa ajaib itu setelah ia pergi dari hutan. Tapi ternyata, secara kebetulan. Ki Pemanahan datang mampir -dan ialah yang menghabiskan air kelapa yang bukan miliknya itu. Dan dialah bapak dari Sutawijaya, yang kemudian jadi Penembahan Senapati. 

Dongeng buah nyiur muda Ki Ageng Giring itu agaknya hendak menjelaskan, bahwa betapapun kurang sahnya kekuasaan, betapapun buruknya suatu bab dalam sejarah politik menurut nilai-nilai etika yang telah disepakati, pada akhirnya ia harus diberi makna. Demikianlah nilai-nilai etik diletakkan di bawah, bahkan mungkin di luar, suatu orde yang lebih besar bobotnya ketimbang kesepakatan nilai-nilai itu. Kekuasaan, dalam dongeng itu, telah mapan dengan sumber yang pasti yakni hak yang datang dari Tuhan, Yang Gaib, kepada orang yang berkuasa. Dewasa ini mitos nyiur Ki Ageng Giring tentu tak dapat dipergunakan, serta diterima, untuk menjelaskan sejarah kekuasaan, termasuk penyalahgunaan. Barangkali di sini kita tengah mencari gantinya.

Jakarta, 17 Agustus 1982.

Endnote:
1) Benedict R. O.G. Andersen, "The Idea of Power in Javanese Culture?" dalam Claire Holt (ed.)..Culture and Politics in Indonesia, Cornell University Press, Ithaca dan
London, 1972, hal 1 dan seterusnya,

2). Dikutip dari Prof. Mr. H. Muh. Yamin, Naskah PersiapanUndang-Undang Dasar 1945. Penerbit "Siguntang”, Jakarta, 1959, hal. 296 dst. Ejaan disesuaikan.

'8). S.d.a., hal. 287, hal. 109 dst., (Pidato Supomo).

4). S.d.a,, hal. 314. : —

5). Tentang metafora dan paternalisme, lihat Richard Sen-
net, Authority, Alfred A. Knopf, New York.1980, hal.
71— 83,

6). Dikutip Sinar Harapan, 20 April 1982. Baca juga tanggapan anggota DPR Sabam Sirait dalam harian yang sama.

1. AJ.S. Reid, 'The origins of poverty in Indonesia”, dalam J.J. Fox etal (ed). Indonesia: Australian Perspective Research School of Pacific Studies, The Australian Natinal University, Canberra, 1980. hal. 441 dst. Tentang rationality optimum dalam despotisme oriental, lihat Karl A. Wittfogel. Oriental Despotism A. C omparative Study of Total Power, Vintage Books, New York, 1981. hal. 128—134.

8). Sartono Kartodirdjo, "Kepemimpinan Dalam Sejarah Indonesia”. Buletin Balai Pembinaan Administrasi Untversitas Gadjah Mada, No. 2/1974. Cf. James Scott menyebut perlunya dibahas petani dalam keadaan nonrevolt”. Sebab, berbicara tentang pemberontakan petani berarti ”to forget both how are these moments are and how historically exeptional it is for them tolead a successful revolution.” .

9). Dikutip oleh Heather Sutherland dalam The Making of A Bureaucratic Elite, ASAA Southeast Asia Publications Series, Heinemann Educational Books (Asia) Ltd., Singapura, 1979, hal, 161. Sutherland sendiri menyimpulkan. "Studies of independent Indonesia's administrators in their local setting also show strong continuities with the preceding colonial corps.” Ia juga melihat persamaan birokrasi Indonesia di masa Orde Baru dengan pengalaman birokrasi di jaman Belanda.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »